Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya melulu mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat Muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar, seperti persoalan cinta, zakat, shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan dan banyak lagi. Untuk itulah, fungsi utama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum Muslimin, sangatlah vital. Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia serta makhluk hidup lainnya.

B. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta’ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta’ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Dapatkan Unlimited web hosing terbaik Indonesia, PROMO TERBATAS -diskon 75% + 5%, GRATIS domain dan SSL. Gunakan kode kupon : DISKONLIMAPROSEN

C. Sumber dan Metode Penetapan Hukum Islam

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat Alquran untuk menjelaskannya. Rasul, sebagai muballig, menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya untuk diikuti. Kendatipun demikian, penjelasan Alquran tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci (tafshîlî), melainkan kebanyakannya hanya berifat garis besar (ijmâlî), sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang diberi wewenang memberi penjelasan di satu sisi, dan menghadapi realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang disebut dengan ijtihad dalam penerapan hukum.

Ijtihad Rasul tersebut pada dasarnya merupakan pengungkapan ilhâm ilâhî dan pemahaman mendalam terhadap semangat hukum (rûh at-tasyrî’), mengingat apapun yang diucapkannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu Tuhan kepadanya. Adapun bentuknya terkadang dilakukan secara kolektif yakni musyawarah bersama para sahabat atau dilakukan secara pribadi dengan memproyeksikan kasus yang tidak ada aturan hukumnya dengan kasus yang ada aturan hukumnya dalam Alquran, yang disebut dengan al-qiyâs,[1] sekalipun dalam pengertian luas. Namun, apapun yang ditetapkan Rasul merupakan pendapat yang terpelihara dan menjadi Sunnah sebagai bagian dari nash-nash.[2]

Setelah Rasul meninggal dunia, pengemban amanah untuk menyelesaikan masalah hukum, beralih kepada para sahabat. Mereka mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasul dalam penyelesaiannya, yaitu mula-mula merujuk kepada Alquran dan selanjutnya beralih kepada Sunnah, manakala tidak ditemukan aturan hukumnya dalam Kitab Suci tersebut. Ketika dibutuhkan mereka melakukan ijtihad berdasarkan kemampuan pandangan terhadap makna-makna nash dari aspek latar belakang historis, tujuan-tujuan dan alasan-alasan hukum, serta berdasarkan pengetahuan bahasa Arab yang dimiliki. Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah sistematik dan ketat seperti yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (ushûliyûn) sesudahnya.[3]

Kendatipun demikian, para ahli hukum Islam belakangan banyak memberi penafsiran metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, sekalipun cenderung memproyeksikannya kepada konsep-konsep yang berkembang pada periode kematangan pemikiran hukum Islam. Khudharî Bik (w. 1938 M.) mengatakan bahwa ijtihad para sahabat semuanya terhimpun ke dalam konsep al-qiyâs.[4] Abû Zahrah mengatakan bahwa sebahagian sahabat berijtihad dalam batas-batas pemahaman Alquran dan Sunnah, sedang sebagian lain menggunakan al-qiyâs dan al-mashlahah.[5] Sementara Salâm Madkûr berpendapat bahwa ijtihad para sahabat itu tersimpul dalam tiga bentuk, yaitu (1) menafsirkan nash -nash ; (2) menggunakan metode al-qiyâs; dan (3) menggunakan mashlahah mursalah dan istihsân.[6]Terlepasdari apapun interpretasi tentang bentuknya, kreasi ijtihad mereka disebabkan kuantitas nash hukum terbatas, sedangkan kasushukum yang muncul tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas.[7]

Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasan Islam dan terjadinya interaksi sosial antara kaum muslimin dan penduduk asli, terutama setelah periode sahabat, maka kasus-kasus baru yang diperlukan aturan hukumnya juga bermunculan. Dalam meng­ hadapi pelbagai peroalan hukum yang semakin kompleks ini, para Tâbi’în dan Atbâ’ Tâbi’în berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya dengan mengikuti langkah Rasul dan para sahabat, bahkan mengembangkan meode-metodenya. Ahli-ahli hukum Irak seperti Abû Hanifah (w.150 H.), di samping menerapkan Alquran, Sunnah dan ijma’ sahabat, banyak menggunakan akal dalam bentuk qiyâs dan istihsân, sehingga ia sering disebut Imam aliran ahl ar- ra`y. Hal ini tampaknya karena peradaban Irak pada saat itu relatif telah maju.

Sementara ahli-ahli hukum Madinah seperti Mûlik (w. 179 H.) banyak menggunakan nash-nash Alquran, Sunnah, ijmâ’ atau ‘amal ahli Madinah, dan dalam kondisi mendesak ia menggunakan metode al-qiyâs, sehingga ia dinobatkan sebagai imam aliran ahl al-hadîś. Hal ini, karena masyarakatMadinah masih sederhana.[8] Tetapi, para pengikut Malik mengembangkan metode mashlahah mursalah.[9]

Adanya perbedaan dua aliran di atas, membuat al-Syâfi’î (w. 204 H.) merasa terpanggil untuk melakukan moderasi. Ia mencoba merumuskan teori hukum yang memadukan pemikiran Hanâfiyah yang rasional dan pemikiran Mâlikî yang tradisional. Usaha ini terlihat dari semangatnya berdiskusi dengan murid-murid Abû Hanîfah terutama Abû Yûsuf (w. 182 H.) dan al-Syaibânî (w. 189), setelah terlebih dahulu berguru kepada pemuka aliran ahl al-hadîś, Imâm Mâlik. Karena itu, N.J. Coulson menyebut al-Syâfi’î sebagai figur yang muncul secara tiba-tiba dalam menyelesaikan masalah yang sulit.[10] Hasil usahanya ini melahirkan antara lain teori hukum Islam dalam kemasan empat sumber hukum yang banyak dipedomani oleh ahli hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, ijmâ’ dan qiyâs,[11] tepatnya qiyâs ushûlî.

Prosedur istinbâthî (penetapan hukum) dalam bentuk qiyâs ushûlî, istihsân dan mashlahah mursalah yang telah disinggungsebelumnya, sekalipun dalam realitas sejarah telah mendominasi pemikiran hukum Islam dan memang efektif dalam penyelesaian pelbagai persoalan hukum, namun masih menyisakan problem metodologis. Kesatuan dasar-dasar syarî’ah cenderung terabaikan, mengingat aplikasinya dilakukan secara parsial. Artinya, ada kecenderungan kurang merespons atau memanfaatkan dalil-dalil hukum secara komperehensif.

Kelemahan lain, bahwa prosedur istinbâthî dalam qiyâs, istihsân dan mashlahah mursalah cenderung mengutamakan aturanmanusiawi dan menimbulkan kesemenaan individual atas aturan Tuhan.[12] Sejalan dengan ini, untuk waktu yang cukup lama qiyâs menjadi prosedur pokok untuk memperluas aturan hukum Islam kepada peristiwa baru. Namun, prosedur semacam ini memiliki dua kekurangan. Pertama, perluasan yang dilakukan antara dua juz`iyah (maqîs dan maqîs‘alaih) ini, harus benar-benar dipahami kesamaan ‘illahnya, suatu syarat yang sangat sulit untuk diaplikasikan, sehingga banyak yang beralih dari metode qiyâs, kepada metode lain yang berpolasama, umpamanya istihsân. Kedua, dengan sulitnya mendapatkan kepastian tersebut, maka berakibat kepada terjadinya fragmentasi aturan-aturan hukum Islam.[13] Fragmentasi dan variasi hukum cabang memang dapat ditolerir, sebagai bukti watak dinamis hukum Islam, tetapi persoalannya adalah menyangkut prosedur dan metode yang terkesan diskriminatif dalam penggunan dalil-dalil yang relevan.

Kelemahan metode-metode di atas sejak semula sebenarnya telah disadari oleh sebagian kecil ahli hukum Islam, sehingga mereka telah memikirkan bahkan menerapkan metode yang berpola istiqrâ`î (semacam induktif), sekalipun belum dilakukan secara serius terutama dalam perumusannya. Al-Syâfi’î umpamanya telah menggunakannya ketika ia menetapkan batas maksimal-minimal masa haidh bagi seorang perempuan,[14] sekalipun bentuknya melalui media al-‘urf. Kemudian diikuti oleh umpamanya al-Gazâlî (w.505 H.) yang telah lebih tegas mengintrodusir metode ini dan telah mengaplikasikannya dalam penetapan beberapa kasus hukum.[15]

Dikalangan pemikir Islam kontemporer, kesadaran semacam ini terlihat pada umpama­nya Abû Hâmid Abû Sulaymân yang menyarankankan para sarjana Muslim untuk dapat menciptakan atau mengembangkan metodologi kajian Islam, baik mainstreams (arus utama) deduktif maupun induktif yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi perkembangan masyarakat Islam.[16]

Di antara ahli hukum Islam yang sedikit di atas, ulama yang mencoba secara serius merumuskan dan menerapkan metode yang berpola istiqrâ`î adalah al-Syâthibî (w. 790 H.). Dia memandang bahwa hukum-hukum Islam juz`iyah (partikular) dibangun atas dasar hukum-hukum kulliyah (universal), dan hukum-hukum kulliyah tersebut di­ dapatkan melalui survei menyeluruh terhadap pernyataan-pernyataan hukum, dengan menggunakan metode yang berpola istiqrâ`î, yang secara spesifik disebutnya dengan metode al-istiqrâ` al-ma’nâwî.

Ini bukan berarti ia tidak mengakui metode-metode seperti yang dikembangkan para ulama sebelumnya, namun ia telah mencoba merekonstruksi pemikiran hukum Islam aspek metodologis untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam pola-pola yang berkembang sebelumnya tersebut.

Dalam al-Muwâfaqât, al-Syâthibî menggambarkan bahwa al-istiqrâ’ alma’nâwî adalah suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dengan satu dalil saja tetapi dengan beberapa dalil yang digabungkan antara satu sama lain sehingga terbentuklah suatu hukum berdasarkan gabungan dalil tersebut. Para ahli hukum Islam, ungkapnya lebih lanjut, tidak boleh menetapkan tujuan al-Syâri’ hanya berdasarkan dalil tertentusecara terpisah-pisah. Tujuan tersebut akan mereka dapatkan hanya dengan meneliti semua dalil yang relevan, baik sifatnya zhâhir , umûm, muthlaq, muqayyad, juz`î.Selain itu, haruslah mempertimbangkan qarâ`in ahwâl (indikasi-indikasi keadaan),baik yang dinashkan (manqûlah) maupun yang tidak dinashkan (ghairu manqûlah).[17] Istilah al-ma’nawî yang merupakan kata sifat dari al-istiqrâ’ dalam konteks metode ini, dipinjam dari konsep mutawâtir ma’nawî dalam ilmu hadîś, yang dalam konteks ini mengandung pengertian ungkapan berbeda tetapi semuanya menuju kepada satu makna tertentu.[18]

Formulasi atau rumusan di atas, dengan demikian, telah mencerminkan prinsip-prinsip dan karakteristik metode al-istiqrâ` al-ma’nawî ini, yaitu: Pertama, kolektifitasdalil, yakni tidak menganggap cukup menetapkan suatu hukum hanya dengan satu dalil, seperti yang sering dilakukan oleh para ahli hukum Islam kebanyakan. Kedua, dalil-dalil hukum yang dihimpun tersebut ada yang sifatnya kulliyah (universal) dan ada yang juz’iyah (partikular). Ketiga, memperhatikan qarâ`in ahwâl baik yang berkaitan dengan nash tersebut secara langsung (qarâ`in ahwâl manqûlah) maupun tidak berkaitan secara langsung (qarâ`in ahwâl gairu manqûlah), termasuk dalammakna ini mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, di samping memerankan akal dalam merespons perkembangan yang terjadi. Dengan metode inilah teori mashlahah dalam kemasan maqâshid al-syarî’ahnya yang terkenal itu dirumuskan.

Butuh hosting berkualitas dan murah? Tingkatkan kecepatan loadingkeamananhingga uptime website Anda dengan web hosting dari Niagahoster! Dapatkan hosting terbaik dengan harga termurah di kelasnyamulai dari 10 ribu rupiah!! Gunakan kode kupon : DISKONLIMAPROSEN

D. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur’an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:

1. Wajib
Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah
Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram
Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh
Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah
Mubah adalah suatu perbuatan yang     diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

E. Tujuan Sistem Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Pemeliharaan atas keturunan
Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan atas akal
Hukum Islam mengharamkan segala     sesuatu yang    dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3. Pemeliharaan atas kemuliaan
Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

4. Pemeliharaan atas jiwa
Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

5. Pemeliharaan atas harta
Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

6. Pemeliharaan atas agama
HukumIslam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

Unlimied Web Hosting Terbaik Indonesia –Paket hosting diskon hingga 75% + 5%, Gratis DOMAIN dan SSL. Gunakan kode kupon : DISKONLIMAPROSEN

Daftar Pustaka

– ‘Abd Karîm Zaidân, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh. Bayrût: Mu`assasah ar-Risâlah,1998.
– ’Abdurrahmân al-Anshârî al-Masyhûr ibn al-Hanbalî Nâshiruddîn, Kitâb Aqyisah al-Nabî al-Mushthafâ MuhammadSaw. Mishr: al-Kutub al-Hadîśah, 1973.Abû Hâmid Abû Sulaymân, Towards an Islamic Theoryof International Relations: New Directions For Methodology and Thought. Herndon Virginia USA: The International Institute ofIslamic Thought, 1993.
– Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Gazâlî, Maqâshid al-Falâsifah. al-Qâhira: Dâr al-Ma’ârif, 1961.
– Abû Ishâq Ibrâhim ibn Mûsâ al-Syâthibî, al-Muwâfaqâtfi Ushûl al-Syarî’ah. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah,t.t.
– Duski, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ’ Al-Ma’nawî) dalam Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Vol. XI, No. 2 Juli 2013.
– Eva Iryani, 2017. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2.
– Farouq Abû Zaid, al-Syarî’ah al-Islâmiyah bain al-Muhâfizhîn wa al-Mujaddidîn. Damaskus: Dâr al-Mauqif al-‘Arabî, t.t.
– Joseph Schacht, The Origin of Muhammad an Law. London: Oxspord Universit Press, 1971.
– Kaelany HD. 2005. Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
– Kementerian Agama RI. 2012. Penciptaan Manusiadalam PerspektifAl-Qur’andan Sains. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
– M. Arkoun, Membedah Pemikiran Islam, terj. Hidayatullah. Bandung: Pustaka, 2000.
– Muhammad Abû Bakar al-Syahrastânî, al-Milal wa an-Nihal. Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
– Muhammad Abû Zahrah, Târîkh al-Mażâhib al-Islâmiyah. Mishr: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.t.
– Muhammad al-Khudharî Bik, Ushûl al-Fiqh. al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1988.
– Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi’î, al-Risâlah. al-Qâhira: Dâr al-Turâś, 1979.
– Muhammad Ismâ’îl Sya’bân, al-Tasyrî’ al-IslâmîMashâdiruhû wa Athwâruh. al-Qâhirah: Maktabah al-Nahdhahal-Mishriyah, 1985.
– Muhammad Salâm Madkûr, al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâmî. Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
– Muhammad ’Abd Rabbih, Buhûś fî al-Adillah al-Mukhtalaf fFîhâ ‘Inda al-Ushûliyîn. al-Qâhira: Dâr al-Fikr al-’Arabî, 1980.
– N.J. Coulon, A History of Islamic Law. London: Edinburg University Press, 1964.
– Pendidikan Agama Islam. 2011 (MPK-PAI UNJA).
– Pendidikan Agama Islam. 2015 (MPK-PAI UNJA).
– Saefuddîn al-Âmidî, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm. Bayrût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyah, 1983.
– Safi Louay, The Foundation of Knowledge: A CompaeatifStudy in Islamic and Western Metods of Inquiry. 1999.
– Sayyid Muhammad Mûsâ, al-Ijtihâd wa Madâ HajâtinâIlaih fî Hâżâ al-‘Ashr. Mishr: Dâr al-Kutub al-Hadîśah, t.t.
– www.islam.com/hukum-hukum-dalam-islam-348592/m
– www.hukumislam.com/2015/10/ham-dalam-pandangan-islam
– www.hadislambeng.blogspot.co.id/2013/02/hak-asasi-manusia-ham-menurut-islam.html/k
– Yûsuf ibn Abû Bakar as-Sikakî, Miftâh al-‘Ulûm. Bayrût: Dâr a-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t. Zainuddin Ali, 2008. Hukum Islam : Pengantar Hukum Islamdi Indonesia. Penerbit SinarGrafika: Jakarta.


[1]Saefuddîn al-Âmidî, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, jilid 3, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyah, 1983), h. 141.

[2]’Abdurrahmân al-Anshârî al-Masyhûr ibn al-Hanbalî Nâshiruddîn, Kitâb Aqyisah al-Nabî al-Mushthafâ Muhammad Saw., (Mishr: al-Kutub al-Hadîśah, 1973), h. 75.

[3]Sayyid Muhammad Mûsâ, al-Ijtihâd wa Madâ Hajâtinâ Ilaih fî Hâżâ al-‘Ashr, (Mishr: Dâr al-Kutub al-Hadîśah, t.t.), h. 37.

[4]Muhammad al-Khudharî Bik, Ushûl al-Fiqh, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1988), h. 115.

[5]Muhammad Abû Zahrah, Târîkh al-Mażâhib al-Islâmiyah, jilid 2, (Mishr: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.t), h. 23.

[6]Muhammad Salâm Madkûr, al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâmî, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.). h. 22.

[7]Muhammad Abû Bakar al-Syahrastânî, al-Milal wa an-Nihal, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 202.

[8]Farouq Abû Zaid, al-Syarî’ah al-Islâmiyah bain al-Muhâfizhîn wa al-Mujaddidîn, (Damaskus: Dâr al-Mauqif al-‘Arabî, t.t.), h. 19-33.

[9]Muhammad Ismâ’îl Sya’bân, al-Tasyrî’ al-Islâmî Mashâdiruhû wa Athwâruh, (al-Qâhirah: Maktabah al-Nahdhahal-Mishriyah, 1985), h. 324.

[10]N.J. Coulon, A History of Islamic Law, (London: Edinburg University Press, 1964), h. 53.

[11]Joseph Schacht, The Origin of Muhammad an Law, (London: Oxspord Universit Press, 1971), h. 1. Lihat juga Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi’î, al-Risâlah, (al-Qâhira: Dâr al-Turâś, 1979).

[12]M. Arkoun, Membedah Pemikiran Islam, terj. Hidayatullah, (Bandung: Pustaka, 2000), h. 22.

[13]Safi Louay, The Foundation of Knowledge: A Compaeatif Study in Islamic and Western Metods of Inquiry, (1999), h. 112.Lihat juga Yûsuf ibn Abû Bakar as-Sikakî, Miftâh al-‘Ulûm, (Bayrût: Dâr a-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), h. 504.

[14]Muhammad’Abd Rabbih, Buhûś fî al-Adillah al-Mukhtalaf fFîhâ ‘Inda al-Ushûliyîn, (al-Qâhira: Dâr al-Fikr al-’Arabî, 1980), h. 43.

[15]Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Gazâlî, Maqâshid al-Falâsifah, (al-Qâhira: Dâr al-Ma’ârif, 1961), h.89-90. Lihat juga al-Mustashfâ fî Ushûl al-Fiqh, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1322 H), h. 51. Lihat juga Mi’yâr al-‘Ilm fi Fann al-Manthiq, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma’ârif, 1961), h. 27.

[16]Abû Hâmid Abû Sulaymân, Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions For Methodology and Thought, (Herndon Virginia USA: The International Institute ofIslamic Thought), 1993, h. 65.

[17]Abû Ishâq Ibrâhim ibn Mûsâ al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî’ah, jilid 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah,t.t.), h. 39.

[18]‘Abd Karîm Zaidân, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, (Bayrût: Mu`assasah ar-Risâlah,1998), h. 170.